E-Government menjadi buzzword dalam diskusi di
Internet maupun dalam media masa. Di Indonesia, topik ini menjadi populer
setelah dihubungkan dengan otonomi daerah. Apa definisi dari e-government itu?
Apakah pemerintah kita mampu menyediakan layanan dalam bentuk elektronis?
Tulisan ini mencoba membahas hal ini secara singkat.
Definisi e-government
The World Bank Group mendefinisikan E-Government sebagai:
E-Government refers to the use by government agencies of
information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile
computing) that have the ability to transform relations with citizens,
businesses, and other arms of government.
Definisi lain dari referensi [2]:
Electronic government, or "e-government," is the
process of transacting business between the public and government through the
use ofautomated systems and the Internet network, more commonly referred to as
the World Wide Web.
Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi
informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak
lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk
baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to
Business Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship).
E-Government ini dapat diimplementasikan dalam berbagai
cara. Contoh-contohnya antara lain:
·
Penyediaan sumber informasi, khususnya informasi
yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari
tempat kantor pemerintahan, dari kios info (info kiosk), ataupun dari
Internet (yang dapat diakses oleh masyarakat dimana pun dia berada). Informasi
ini dapat berupa informasi potensi daerah sehingga calon investor dapat
mengetahui potensi tersebut. Tahukah anda berapa pendapatan daerah anda?
Komoditas apa yang paling utama? Bagaimana kualitas Sumber Daya Manusia di
daerah anda? Berapa jumlah perguruan tinggi di daerah anda? Di era otonomi
daerah, fungsi penyedia sumber informasi ini dapat menjadi penentu keberhasilan.
·
Penyediaan mekanisme akses melalui kios
informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan juga di tempat umum. Usaha
penyediaan akses ini dilakukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan untuk
mendapatkan informasi.
·
E-procurement dimana pemerintah dapat
melakukan tender secara on-line dan transparan.
E-Government ini membawa banyak manfaat, antara lain:
·
Pelayanan servis yang lebih baik kepada
masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu,
tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor,
rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
·
Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku
bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan
hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini
menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.
·
Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang
mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan
belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang
sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan
sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk
memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
·
Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.
Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau
bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal
ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah
dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama.
Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya
berlangsung satu atau dua jam, misalnya.
Inisiatif E-Government di Indonesia
Sebetulnya inisiatif E-Government di Indonesia sudah dimulai
sejak beberapa waktu yang lalu. Dalam inisiatif Nusantara 21, Telematika, dan
saat ini Telematika versi dua (Tim Koordinasi Telematika Indonesia) topik
E-Government sudah muncul. Inisiatif implementasi E-Government di Indonesia antara
lain:
·
Penayangan hasil pemilu 1999 secara on-line dan
real time.
·
RI-Net. Sistem ini menyediakan email dan akses
Internet kepada para pejabat. Informasi lengkap dapat diperoleh di http://www.ri.go.id
·
Info RI. Penyedia informasi dari BIKN.
·
Penggunaan berbagai media komunikasi elektronik
(Internet) di beberapa pemerintah daerah tempat.
Hambatan dalam Mengimplementasikan E-Government
Jika dilihat dari keteranan di atas, tentunya sangat
diinginkan adanya E-Government di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi
hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan E-Government di Indonesia.
Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring)
informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo
yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum
yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini.
Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu
kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan
(apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000
dan juga menjadi bagian dari standar software engineering.
Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi
merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM
yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di
lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat
implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini
sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan
mahal.
Infrastruktur yang belum memadai dan mahal.
Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara
merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon,
atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih
relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk
keperluan ini.
Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di
atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat
di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan
access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library).
Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan
tempat-tempat umum lainnya.
Hambatan-hambatan di atas sebetulnya tidak hanya dihadapi
oleh Pemerintah Indonesia (atau pemerintah daerah) saja. Di negara lain pun hal
ini masih menjadi masalah. Bahkan di Amerika Serikat pun yang menjadi pionir di
dunia Internet masalah E-Government pun merupakan hal yang baru bagi mereka.
Namun mereka tidak segan dan tidak takut untuk melakukan eksperimen. Sebagai
contoh adalah eksperimen yang dilakukan di California [2] dimana mereka masih
mencoba meraba implementasi E-Government yang pas untuk mereka.
Bagaimana Memulainya?
Seringkali Pemerintah kebingungan ingin memulai dari mana
dikarenakan minimnya sumber daya (manusia, finansial) yang dimiliki oleh
Pemerintah. Berbagai hal pun dapat dijadikan alasan untuk tidak mulai
melangkah. Namun sebetulnya langkah awal yang harus dimulai adalah memberikan
komitmen kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan melalui
media elektronik (seperti Internet) merupakan salah satu bentuk peningkatan
pelayanan.
Salah satu contoh inisiatif yang paling mudah adalah
mengumpulkan dan menayangkan informasi tentang kemampuan (potensi) daerah
setempat. Informasi yang disediakan dapat berupa
·
informasi umum seperti pemerintahan (siapa
Gubernur, Walikota, alamat kantor pemerintahan, dan seterusnya),
·
informasi perniagaan (komoditas apa saja yang
ada, bagaimana syarat untuk membuka usaha, penyuluhan, perpajakan, informasi
bagi investor asing, statistik bisnis setempat),
·
informasi pendidikan (daftar perguruan tinggi,
sekolah, tempat pelatihan dan kursus),
·
informasi tentang kultur (bahasa yang digunakan
sehari-hari, kesenian tradisional, hal-hal yang tabu dalam kehidupan setempat)
·
dan bahkan informasi yang sederhana seperti
tentang tempat rekreasi (dimana tempat memancing, snorkling).
Jenis-jenis informasi di atas masih harus diuji kembali
kebutuhannya dan prioritasnya. (Informasi apa yang paling dicari oleh
masyarakat? Jawabannya dapat dilihat dari daftar servis yang paling sering
dikunjungi,) Mengimplementasikan hal ini tidak susah karena informasi sudah
tersedia. Tinggal ada atau tidaknya kemauan untuk mengorganisir informasi ini
secara online. Memang sebelum melakukan hal di atas, sebaiknya dilakukan
kegiatan perencanaan (planning).
Langkah selanjutnya bisa diteruskan dengan menyediakan
fasilitas umpan balik (feedback) bagi masyarakat untuk bertanya dan
mengirimkan kritik. Misalnya, masyarakat dapat melaporkan jalan yang rusak di
tempat tertentu. Hal ini dapat pula ditanggapi oleh kelompok masyarakat yang
lain yang dapat berbagi informasi atau pengalaman mereka dalam mengelola
lingkungannya. Dengan demikian pemerintah memberdayakan masyarakat.
Langkah-langkah ini dapat ditingkatkan kepada hal-hal yang
lebih canggih seperti layanan transaksi (mendaftarkan perusahaan, membayar
pajak) sampai ke layanan pemilihan umum secara online. Namun untuk mencapai hal
ini harus dimulai dengan langkah kecil dahulu.
E-government juga tidak hanya menjadi tanggung jawab dari
pemerintah saja. Masyarakat umum dapat membantu pemerintah dalam hal
mengumpulkan data dan mengorganisirnya (atau bahkan ikut serta dalam
meng-online-kannya). Tenaga teknis yang handal dapat membantu pemerintah
setempat dalam setup server dan access point di berbagai tempat.
Penutup
Mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan sedikit gambaran
akan E-Government. Inti yang ingin disampaikan adalah E-Government adalah usaha
bersama antara pemerintah dan masyarakat yang harus dimulai dengan
langkah awal.
Bahan Bacaan
1.
The World Bank Group, “E*Government Definition”.
http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm
Dikunjungi 14 Mei 2001.
http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm
Dikunjungi 14 Mei 2001.
2.
Legislative Analyst’s Office, “E-Government in
California: Providing Services to Citizens Through the Internet”, 24 January
2001.
http://www.lao.ca.gov/2001/012401_egovernment.html
Dikunjungi 14 Mei 2001.
http://www.lao.ca.gov/2001/012401_egovernment.html
Dikunjungi 14 Mei 2001.
3.
The Source Public Management Journal memiliki
beberapa artikel yang berhubungan dengan e-government.
http://www.sourceuk.net/sectors/egovernment
Dikunjungi 14 Mei 2001.
http://www.sourceuk.net/sectors/egovernment
Dikunjungi 14 Mei 2001.
4.
Search Engine www.Google.com menghasilkan banyak
entry untuk search dengan kunci (keyword) “e-government definition”.
